DPRD KOTA BATAM,  UPDATE BERITA

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Batam yang Disampaikan dalam Musrenbang

 

Berikut ini adalah Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Batam yang disampaikan dalam Musrenbang tingkat Kota Batam 2021:

 

Bidang Hukum dan Pemerintahan

Merebaknya wabah covid-19 beserta penangannya menimbulkan protokol kesehatan baru yang perlu dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat, serta menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sering disebut dengan normal baru. Era di mana kebiasaan-kebiasaan baru tersebut menjadi normal, disebut dengan istilah era normal baru.

Normal baru akan mendorong berubahnya cara berkomunikasi, interaksi, dan menjalankan aktivitas bisnis dan aktivitas harian lainnya.

Adaptasi terhadap normal baru ini menjadi penting bagi Kota Batam, sebagai pusat pertumbuhan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi dan mobilitas orang maupun barang yang juga sangat tinggi.

Dalam konteks pelayanan publik, penting untuk diperhatikan adaptasi normal baru ini, sehingga pelayanan publik yang berkualitas tetap menjadi perhatian utama pemerintah Kota Batam.

DPRD Kota Batam mendorong agar seluruh skpd yang terkait langsung dengan fungsi pelayanan publik, dapat meningkatkan kualitas sdm, alokasi anggaran yang cukup guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan sarana-prasarana.

Peraturan daerah sebagai produk hukum daerah diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan di Kota Batam. Dalam perjalanannya puluhan perda yang telah disahkan, belum dapat berjalan sesuai harapan, dikarenakan kurangnya komitmen dari pemerintah Kota Batam dalam menjalankan produk hukum daerah tersebut.

Salah satunya dikarenakan terdapat peraturan daerah yang belum ada petunjuk pelaksanaannya berupa peraturan Wali Kota. Hal ini perlu menjadi perhatian dan prioritas dari pemerintah Kota Batam.

Sebagai daerah yang cukup tinggi tingkat kriminalitas dan kecelakaan di jalan raya, permsalahan ini harus menjadi perhatian bersama. Salah satunya dengan meningkatkan sarana-prasarana juga sistem keamanan yang lebih baik guna menekan angka kriminalitas dan kecelakaan tersebut.

DPRD Kota Batam mendorong agar ada penambahan titik-titik CCTV di berbagai lokasi strategis di KotaBatam.

Program percepatan infrastruktur agar tidak hanya terpaku pada infrastruktur saja, namun juga dapat menyentuh pada bidang lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Mengingat kebutuhan masyarakat tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur namun bidang-bidang lain, yang belum disentuh oleh pembangunan.

Hal ini juga sejalan dengan permendagri nomor 130 tahun 2018, yang memberikan ruang untuk dapat mengalokasikannya pada bidang lain diluar infrastruktur. DPRDKotaBatam mendorong agar pelaksanaan program percepatan infrastruktur kelurahan dapat juga dialokasikan pada bidang-bidang yang sangat dibutuhkan masyarakat diluar infrastruktur.

Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri

Wabah covid-19 telah berdampak pada tergoncangnya perekonomian global, nasional dam juga KotaBatam. Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Pada april 2020, BPS Kota Batam merilis angka penurunan di sektor pariwisata. Jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 1.133 kunjungan, mengalami penurunan sebesar 97,40 persen jika dibandingkan jumlah wisman pada bulan sebelumnya.

 

Nilai ekspor KotaBatam pada april 2020 mencapai US 687,13 juta atau turun sebesar 14,12 persen disbanding nilai ekspor pada maret 2020. Ekspor migas april 2020 mencapai US 48,32 juta atau turun 41,96 persen disbanding bulan sebelumnya. Ekspor non migas pada April 2020 mencapai US 638,81 juta atau turun 10,83 persen dibanding Maret 2020.

Di sektor ketenagakerjaan, per April 2020 terdapat sedikitnya 1.939 orang pekerja dirumahkan sementara waktu dan 3.411 orang pekerja lainnya cuti tidak dibayar atau tanpa digaji. Sebagian besar perusahaan yang merumahkan pekerjanya mayoritas perusahaan yang bergerak di bidang jasa, restoran, perhotelan, tour and travel atau bidang pariwisata lainnya.

Resesi ekonomi dampak covid-19 berdampak juga pada peningkatan kemiskinan di KotaBatam. Berdasar data terpadu kementerian sosial ri, jumlah penduduk miskin KotaBatam mencapai 52.551 kepala keluarga.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, diperkirakan mencapai 300.000 kepala keluarga yang perlu mendapatkan social safety net (jaring pengaman sosial), mesti tidak termasuk kategori miskin dalam data terpadu kementerian sosial ri, fakta riil di lapangan ditemukan adanya penurunan status dari masyarakat menengah menjadi masyarakat miskin akibat pandemic covid-19.

Sisi penerimaan daerah, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 7,29 persen, sedangkan pad pengalami penurunan sebesar 10,84 persen. Kemudian, penurunan pajak daerah sebesar 10,65 persen dan retribusi menurun sebesar 6,74 persen.

Kondisi pandemi covid-19 menyebabkan proyeksi penerimaan tahun 2022 masih akan sulit untuk dipastikan besarannya.

 

DPRD Kota Batam mendorong agar pemerintah Kota Batam dapat membuat dan menyiapkan strategi yang tepat dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Mendesak untuk dilakukan pemasangan tapping box dan pemenuhan 1500 titik wajib pajak, DPRD Kota Batam mendorong dan mendukung guna pemenuhan 1500 titik wajib pajak tersebut, dilakukan dengan mengalokasikan anggaran dari APBD.

BUMD Kota Batam sudah berdiri sejak lama, namun belum memberikan kontribusi yang nyata pada pendapatan daerah.

Perlu keseriusan dari pemerintah Kota Batam untuk membenahi kinerja dari BUMD, salah satunya dengan melakukan penggantian direksi dan revitalisasi core business (bisnis inti).

Pengadaan dan pendistribusian bahan pokok ini perlu menjadi bisnis inti dari BUMD, sehingga disamping dapat memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat juga dapat mengontrol inflasi.

DPRD Kota Batam mendorong agar dibuat strategi ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kota Batam, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dari daerah lain atas pemenuhan kebutuhan bahan pokok.

Akibat dampak covid-19, banyak masyarakat pelaku usaha mengalami kesulitan, untuk itu, DPRD Kota Batam mendorong agar dialokasikan anggaran yang lebih besar bagi pelaku usaha, terutama ukmk di Kota Batam, baik dipergunakan untuk memberikan bantuan usaha, maupun program kegiatan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaku usaha umkm tersebut.

Pemerintah KotaBatam perlu membuat berbagai event pariwisata skala nasional maupun internasional, guna menarik wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Kota Batam, sehingga dapat menggerakan roda perekonomian

Bidang Pembangunan, Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup

Proses pembangunan saat ini mengarah kepada terjadinya ketimpangan antara wilayah mainland dan hinterland. Untuk itu perlu ada upaya dari pemerintah KotaBatam untuk memperkecil ketimpangan tersebut.

Perlunya pemenuhan sarana dan prasarana dasar semisal sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, pasar dan lain sebagainya.

Sebagai sebuah kota yang didesain menjadi kota industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata, KotaBatam perlu membuat sistem transportasi yang mampu mendukung cita-cita besar tersebut. Penyelesaian permasalahan transportasi ini agar menjadi skala prioritas yang segera dituntaskan. Guna memastikan terlaksananya sistem transportasi yang efektif, modern dan ramah lingkungan perlu dibuat peraturan daerah tentang sistem transportasi.

DPRD Kota Batam mendorong perlunya penambahan armada dan penambahan trayek trans Batam, termasuk untuk anak sekolah khususnya di hinterland. Kemudian, penambahan sarana-prasarana yang berkaitan dengan marka jalan, marka parkir, rambu-rambu lalu lintas, serta sarana penyeberangan di lingkungan sekolah, rumah sakit, mall dan berbagai tempat aktivitas publik lainnya

Beberapa waktu lalu, sebagian besar wilayah Kota Batam direndam banjir. Drainase yang dibangun dan yang telah ada, terasa belum mampu menampung debit air. DPRDKotaBatam mendorong agar pembangunan drainase didahului dengan perencanaan yang baik dan dapat dibangun lebih besar agar mampu menampung debit air, terutama saat kondisi hujan besar

DPRD Kota Batam juga mendorong agar ada penambahan armada pengelola sampah, dan bin kontainer, sehingga rasio produksi sampah dengan kemampuan pengelolaan dapat ideal, minimal sebanding.

Perlu juga diadakan mesin penyapu jalan, yang saat ini telah lazim dipergunakan di Kota-Kotabesar di indonesia. Pengadaan mesin penyapu jalan ini penting, guna mencegah atau meminimalisasi terjadinya kecelakaan pada pekerja penyapu jalan.

Perlu ditumbuhkan dan dihidupkan kembali bank-bank sampah yang pada beberapa tahun lalu sempat berkembang di Kota Batam. Hal ini penting, agar membantu proses pengelolaan sampah, dan yang tak kalah penting menjadi sarana edukasi kepada masyarakat sehingga memiliki budaya hidup bersih dan membuang sampah pada tempatnya. KD/ril

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.