KABARDEWAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-P) tahun anggaran 2026 di gedung Gedung DPRD Kota Bandung Senin 31 Agustus 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Asep Mulyadi didampingi Wakil Ketua Toni Wijaya, Wakil Ketua II Edwin Senjaya dan Wakil Ketua lll Rieke Suryaningsih serta dihadiri anggota dewan lainnya dan yang mengikuti secara berani.
Tampak dari Pemkot Bandung langsung dihadiri Wali Kota Bandung Muhammad Farhan serta para kepala OPD dan Forkopimda.
Ketua DPRD Asep Mulyadi menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Bangar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bandung terhadap rencana KUA-PPAS 2027.
Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi Tandatangani Nota kesepakatan KUA PPAS 2027 Dan KUPA PPAS Perubahan 2026
Pembahasannya berlangsung secara maraton. Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah dalam KUA-PPAS 2027 disepakati sebesar Rp 7.460.473.622.258, Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4.510.809.540.258 dan pendapatan transfer sebesar Rp 2.949.664.081.730,.
Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 7.822.473.622.258,-
Dengan postur tersebut, APBD Kota Bandung tahun 2027 mengalami defisit sebesar Rp362.000.000.000,-
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
Sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan disepakati sebesar Rp 362.000.000.000,- sedangkan pengeluaran pembiayaan disepakati sebesar Rp 362.000.000.000,-
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Tandatangani Nota kesepakatan KUA PPAS 2027 Dan KUPA PPAS Perubahan 2026
Jika dibandingkan dengan rencana sebelum pembahasan, terdapat sejumlah perubahan.
Pendapatan daerah bertambah Rp 256.819.445.204 menjadi 7.654.203.177.055 dai sebelumnya Rp7.460.473.622.258,-
Peningkatan pendapatan tersebut berasal dari PAD yang meningkat dari Rp 4.445.148.426.325 menjadi Rp 4.510.809.540.528,-
Sementara pendapatan transfer tidak mengalami perubahan dari angka yang disepakati dalam pembahasan.
Di sisi belanja, terjadi peningkatan sebesar Rp 618.819.445.204 dari Rp 7.203.654.177.055 menjadi Rp 7.822.473.622.258,-
Penerimaan pembiayaan juga meningkat sekitar Rp 362.000.000.000.
Walikota dan Pimpinan DPRD Kota Bandung Perlihatkan Nota kesepakatan KUA PPAS 2027 Dan KUPA PPAS Perubahan 2026
Setelah laporan Banggar disampaikan dan agenda rapat disepakati, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA dan PPAS APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2027 antara Pemerintah Kota Bandung dan pimpinan DPRD Kota Bandung.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2027 sebelum dilanjutkan pada tahapan pembahasan rancangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS ini, pemerintah daerah dan DPRD selanjutnya memiliki dasar bersama dalam menyusun arah kebijakan anggaran serta prioritas pembangunan Kota Bandung pada tahun anggaran 2027.
Pada kesempatan yang sama dilanjutkan penandatanganan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
Dalam keterangannya, pimpinan rapat Asep Mulyadi menyampaikan bahwa pembahasan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 telah melalui tahapan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Pembahasan tersebut dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2026 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.
Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat sejumlah perubahan pada struktur anggaran daerah.
Pendapatan daerah disepakati sebesar Rp. 7.203.122.547.059 atau mengalami penambahan sekitar Rp 83.190.298.000 dibandingkan rencana sebelumnya.
Sementara itu, belanja daerah juga mengalami penyesuaian sebesar sekitar Rp 83.190.298.000 sehingga menjadi sekitar Rp 7.690.239.566.689.
Cristian Yulianto Budiman anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung
Cristian Yulianto Budiman anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, ditemui pada Jum'at 4 September 2026, disela rapat mendengar pendapat Komisi lV menyampaikan perkembangan terkait pencapaian pembangunan Kota Bandung.
Dikatakan Kota Bandung berhasil mendorong peningkatan pembangunan bidang infrastruktur dan bidang pelayanan.
Keberhasilan tersebut diraih setelah Kota Bandung melalui kerja keras yang konsisten.
Capaian itu dinilai sebagai hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, OPD serta seluruh pihak yang selama ini mendukung pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kota Bandung terus berbenah
"Ini merupakan keberhasilan yang baik untuk kita semua. Tentu saja keberhasilan tersebut tidak mudah didapat dan merupakan hasil kerja keras bersama," ungkapnya.
Cris juga menyampaikan DPRD Kota Bandung yang terus memberikan dukungan terhadap sektor pembangunan yang dianggap prioritas, termasuk dalam upaya meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Keberhasilannya tidak hanya dilihat dari aspek administrasi, tetapi juga akses dan kualitas pelayanan publik dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kelompok kurang mampu,” ujarnya.
Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 yang telah ditandatangani menurut politisi PSI ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
Seluruh proses pembahasan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sebagai anggota Badan Anggaran dan Anggota Komisi lV Cris sangat menghargai kinerja pimpinan dan seluruh anggota Bangar DPRD Kota Bandung yang telah bersama-sama membahas hingga menyepakati KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Dengan telah disepakatinya kebijakan umum perubahan APBD beserta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2026, kami atas nama Fraksi PSI DPRD Kota Bandung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,” ungkap Cristian Yulianto Budiman.
Cris berharap kesepakatan tersebut dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026 serta mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung.*
Fraksi Fraksi Setujui Perubahan Tata Tertib DPRD Kota Bandung, Dorong Penguatan Kelembagaan Dewan
3 hari yang lalu
DPRD Kota Bandung Tetapkan Raperda tentang BPR menjadi Perda
3 hari yang lalu
Pemkot Bandung Ajukan Empat Raperda dan Satu Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
3 hari yang lalu
Wali Kota Kecam Penyerangan Rombongan EPA Persib Bandung U-18
5 hari yang lalu