Piutang PBB Kota Bandung Capai Rp 1,2 Triliun 

KABARDEWAN.COM - Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Bandung, Andri Nurdin mengungkapkan, total penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Bandung saat ini mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Piutang tersebut merupakan akumulasi sejak tahun 1995. 

Dikatakan Andri, saat pelimpahan pengelolaan PBB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2013, nilai penerimaan sudah berada di angka sekitar Rp650 miliar.

“Kami terus berupaya mengoptimalkan penagihan ini melalui berbagai program kemudahan bagi masyarakat,” katan Andri, Senin, 2 Maret 2026, di Balaikota Pemkot Bandung.

Pada program penghapusan tagihan tahun 2025 lalu, Bapenda mencatat koreksi tagihan sebesar Rp237 miliar. Program tersebut dibagi dalam tiga kategori, penghapusan 100 persen untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, pengurangan 50 persen untuk tunggakan 2013–2019 dan pengurangan 25 persen untuk tunggakan 2020–2024.

“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Dari program tahun lalu saja, saldo Rp237 miliar berhasil terkoreksi,” ungkapnya.

Dari sisi penerimaan, target PBB tahun 2025 sebesar Rp600 miliar dengan realisasi Rp547 miliar atau 91,23 persen. Untuk tahun 2026, target ditingkatkan menjadi Rp700 miliar.

Menurut Andri, target peningkatan tersebut bukan berasal dari kenaikan tarif pajak maupun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Tidak ada kenaikan pajak dan tidak ada kenaikan NJOP. Kenaikan target murni dari optimalisasi penagihan pajak dan peningkatan pemenuhan wajib pajak,” tuturnya.

Ia optimis, dengan adanya insentif diskon dan penghapusan denda, penerimaan PBB 2026 dapat maksimal sekaligus menurunkan angka penyaluran secara signifikan.

“Kami berharap masyarakat memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Ini kesempatan untuk meringankan beban sekaligus berkontribusi bagi pembangunan Kota Bandung,”ujarnya.*