KABARDEWAN.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya membuka rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 dan Raperda APBD Murni Tahun 2027, Selasa 15 September 2026.

Edwin mengatakan, Wali Kota Bandung Muhamad Farhan sebelumnya telah menyampaikan penjelasan mengenai kedua Raperda tersebut dalam rapat paripurna Senin 14 September 2026. Selanjutnya, seluruh fraksi membahas dan menyusun pandangan umum sebagai bahan pembahasan lanjutan.

"Fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung telah melaksanakan pembahasan terhadap dua Raperda dimaksud, yang hasilnya akan disampaikan pada hari ini dalam bentuk pandangan umum fraksi-fraksi," ujar Edwin.

Seluruh fraksi menyatakan menerima kedua Raperda untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Namun, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bandung.

Dalam Perubahan APBD 2026, isu yang disoroti meliputi kondisi fiskal Kota Bandung, optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, bantuan sosial, pendidikan, transportasi, hingga penanganan sampah.

Berikut adalah rangkuman pemandangan umum dan catatan dari sejumlah fraksi di DPRD Kota Bandung:

Fraksi Gerindra 

Dalam pandangan umumnya yang dibacakan di forum rapat paripurna, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan pendapatan secara agregat sebesar Rp11.781.745.939. Kenaikan yang diproyeksikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp43.340.103.550, hasil retribusi daerah sebesar Rp7.800.000.000, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp35.420.800.000.

Namun, dari sisi pendapatan transfer mengalami penurunan signifikan sebesar Rp74.779.157.611 yang disumbang dari pos transfer antardaerah sebesar Rp88.957.014.611, meski pos transfer pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar Rp14.177.857.000.

Sementara dari sisi belanja mengalami kenaikan pula sebesar Rp80.018.791.061 atau meningkat sebesar 1,05 persen dari keseluruhan APBD Tahun Anggaran 2026. Pertama, proyeksinya berasal dari belanja pegawai mengalami kenaikan 4,38 persen, sebesar Rp117.897.139.677 dari APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp2.691.501.158.950.

Kedua, kenaikan berasal dari belanja barang dan jasa sebesar Rp132.738.854.050, naik 3,60 persen dari APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3.690.957.167.648. Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra bisa memahami bahwa dana Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan bukan untuk Kota Bandung saja, namun semua daerah mengalami hal yang sama. Kiranya diperlukan rasionalisasi penjelasan, apakah proyeksi kenaikan pendapatan harus diiringi juga dengan kenaikan belanja operasi, khususnya berasal dari pos belanja pegawai?

Fraksi Partai NasDem (Nasional Demokrat), meminta agar target pendapatan dalam Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027 didasarkan pada perhitungan yang realistis, terukur, dan tidak membebani. Selain itu, Fraksi pendukung pemerintah ini juga mendorong agar kenaikan belanja operasi dikaitkan dengan indikator kinerja yang jelas, serta memprioritaskan belanja modal untuk infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. 

Menyoal kesejahteraan dan ekonomi Fraksi NasDem menekankan agar anggaran mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan, serta penguatan sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan penciptaan lapangan kerja.

Fraksi Partai Golkar

Faktor Perubahan APBD 2026: Menyoroti bahwa perubahan anggaran dipicu oleh penyesuaian pendapatan transfer, komposisi belanja pegawai, subsidi kompensasi kios terdampak BRT Bandung, serta kenaikan harga BBM dan alat pemadam kebakaran.

Proyeksi Fiskal: Mencatat proyeksi RAPBD 2026 sebesar Rp7,2 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp4,43 triliun dan pendapatan transfer Rp2,77 triliun . Sebagai catatan pelaksanaan Fraksi Golkar meminta agar penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) tetap berpedoman pada kondisi mendesak/darurat serta memperketat pengawasan penyaluran dana hibah.

Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB)

Catatan Fraksi PKB menyoroti optimalisasi PAD, karena terjadinya stagnasi atau penurunan realisasi pada beberapa sektor pajak (seperti hotel, reklame, dan parkir), serta meminta strategi konkret agar target tahun 2027 Untuk mitigasi fiskal, Fraksi PKB menanyakan alasan tertekannya alokasi belanja modal untuk infrastruktur dasar serta mendorong adanya kajian sensitivitas fiskal untuk mengantisipasi risiko penurunan pendapatan di 2027.

Terkait perlindungan sosial, menuntut jaminan keberlanjutan anggaran pengentasan kemiskinan serta evaluasi kinerja berbasis hasil untuk kenaikan belanja pegawai.

Fraksi-fraksi lain seperti Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PSI secara prinsip turut menyampaikan pandangan kritis serta catatan evaluasi agar kebijakan fiskal pemerintah kota lebih transparan, efisien, dan berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat luas.

Fraksi PDIP mendorong skema pembiayaan kreatif di luar pajak dan retribusi serta mempertanyakan pengurangan belanja subsidi bantuan sosial. Sementara PKS menekankan efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan, penguatan pengawasan pajak, serta pemulihan pelayanan kesehatan melalui hak penerima PBI-BPJS yang terdampak persoalan administrasi .

Fraksi PSI memberikan apresiasi terhadap rancangan kebijakan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bandung, sambil menyertakan sejumlah catatan strategis agar alokasi belanja dan pendapatan daerah lebih tepat sasaran, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas di tengah dinamika fiskal berjalan.*