KABARDEWAN.COM -- Tiap kali ada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), potensi kehadiran bohir selalu ada. Apa itu bohir? Berikut ini pengertian bohir di dunia politik praktis.

Pengertian Bohir, Cukong

Dalam kamus bahasa Indonesia belum ditemukan istilah bohir.  Namun, ia semakna dengan kata cukong, yaitu orang yang mempunyai uang banyak yang menyediakan dana atau modal yang diperlukan untuk suatu usaha atau kegiatan orang lain alias pemilik modal.

Arti bohir adalah pemilik modal atau pemilik proyek. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, bouwheer, yang artinya kontraktor. Ia berasal dari kata bouwen (membangun) dan heer (tuan).

Dalam dunia politik praktis, bohir bisa diartikan sebagai pemilik modal, termasuk pendukung atau donatur dana kampanye.

Dalam konteks politik, bohir diartikan sebagai pemberi modal untuk biaya kampanye dan sebagainya kepada calon-calon kepala daerah, juga presiden, dan calon anggota legislatif (DPR/DPRD/DPD).

Potensi Korupsi

Adanya para bohir ini membuka potensi korupsi. Menurut lembaga antikorupsi ICW, calon-calon kepala daerah butuh dukungan dana agar dipilih, sementara para pengusaha yang sudah kehabisan akal bagaimana mengembangkan usahanya mencium peluang bisnis besar dari APBN/APBD.

Para pengusaha atau pemodal itu menaruh investasi dengan cara mendanai calon-calon kepala daerah. Imbalannya akan didapat nanti ketika kepala daerah itu terpilih, mereka akan menangguk uang berupa proyek-proyek APBD.

Kolaborasi antara calon kepala daerah dan pengusaha sebetulnya bukanlah fenomena unik di Indonesia saja. Di berbagai negara, transaksi-transaksi di balik layar seperti ini selalu terjadi, termasuk di Amerika Serikat, Eropa, dan di negara-negara mana pun yang menerapkan demokrasi.

Donokrasi dan Bohirkrasi

Ada istilah terkenal untuk menggambarkan fenomena menyedihkan ini: “donokrasi.”

Donokrasi menjelaskan keterkaitan erat antara pemberi dana kampanye (donor) dengan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam suatu pilihan raya.

Di Amerika, donokrasi dilakukan secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Perusahaan-perusahaan besar memberikan dukungan (pledge) pada calon tertentu untuk mendapatkan kemudahan (atau proyek) jika sang kandidat memenangkan pilihan.

Menurut ICW, umumnya istilah bohir digunakan secara negatif. Bohir adalah rentenir politik yang “meminjamkan” uang ke calon-calon yang akan berlaga kontestasi politik seperti Pilkada.

Begitu vitalnya peran bohir, banyak orang yang percaya bohir adalah penentu keberhasilan seorang kandidat dalam pilkada. Orang yang tak punya bohir bisa dipastikan akan mengalami kesulitan. Jika dia bisa memenangkan pertarungan politik tanpa bohir, itu adalah "mukjizat" yang hanya terjadi pada para nabi.

Fenomena bohir ini melahirkan istilah lain, yakni “bohirkrasi”, sebagai antitesis demokrasi. Pemegang saham terbesar dalam suatu pilihan raya bukanlah rakyat (demos), tapi bohir yang berada di balik setiap kontestan. Rakyat hanya pelengkap atau "dipungut suara" dari pesta yang mengatasnamakan demokrasi itu. (KD2)