BANDUNG, KABARDEWAN.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut dugaan korupsi dana pembangunan Masjid Al Jabbar Bandung.
Permintaan itu dikemukakan sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Pergerakan Aktivis Nusantara (PAN). Mereka mengajak masyarakat Jawa Barat untuk turun ke jalan mendesak KPK agar membongkar dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Raya Jawa Barat itu yang mencapai biaya Rp1,2 triliun.
Menurut Koordinator PAN, Agus Satria, pihaknya sudah membuat laporan pengaduan kepada KPK. Rencananya, mereka akan melakukan aksi turun ke jalan di halaman Gedung Merah Putih KPK dan depan Gedung DPR/MPR RI pada 15 Februari 2023.
Massa yang akan turun dalam aksi tersebut disebut-sebut paling sedikit 1.000 orang. Pasalnya, pelaksanaan proyek masjid yang dirancang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut diduga sarat KKN.
Bahkan, hasil penelusuran PAN, kata Agus Satria, proyek Masjid Al-Jabbar diduga kuat merugikan negara sebesar puluhan miliar akibat kelebihan bayar kepada salah satu kontraktor.
Dugaan kerugian negara ini bukan isapan jempol belaka atau tanpa dasar. Menurutnya, dugaan kerugian negara itu juga diperkuat oleh laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI dan juga berdasarkan hasil investigasi yang dilakukannya.
“Oleh karena itu, kami mendesak agar KPK segera turun tangan mengusut tuntas dugaan korupsi pada proyek Masjid Al-Jabbar ini. Mari masyarakat Jawa Barat kita kawal kasus ini hingga tuntas,” kata Agus kepada wartawan di Bandung, Senin (6/2/2023).
Agus mengaku sangat menyesalkan pernyataan Ridwan Kamil yang membantah dan menyebut soal informasi kelebihan bayar tersebut sebagai informasi menyesatkan. Padahal, kata Agus, informasi kelebihan bayar tersebut adalah berdasarkan data LHP BPK RI.
“Justru kita pertanyakan kenapa Ridwan Kamil memberikan informasi menyesatkan terkait besaran dana yang digunakan membangun Masjid Al-Jabbar. Dia menyebutkan habis Rp1 triliun. Padahal, Masjid Al-Jabbar menghabiskan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun,” ungkap Agus.
Agus menilai ada hal yang ditutup-tutupi dalam proyek pembangunan Masjid Al-Jabbar tersebut. Sekali lagi, ia meminta agar KPK untuk tidak ragu dan segera turun untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tersebut.
“Kalau benar terjadi korupsi di proyek masjid, ini benar-benar sangat keterlaluan. Kami minta KPK segera membongkar dugaan korupsi ini agar menjadi terang berderang,” ujarnya.
Selain itu, berdasarkan hasil penelusurannya melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), ia memperoleh data bahwa ternyata ada banyak kejanggalan dalam proses tender atau lelang Masjid Al-Jabbar tersebut.
“Kami menemukan ternyata ada satu perusahaan yang memenangkan tender tanpa dia ikut proses tender. Namun melalui penunjukkan langsung. Ini menunjukkan bahwa proyek ini sarat KKN terutama nepotisme dan korupsi,” ungkap Agus.
Tak hanya mendapati ada perusahaan yang mendapatkan tender melalui mekanisme penunjukkan langsung, ia menyebut ternyata perusahaan tersebut mendapatkan tender melalui penunjukkan langsung lebih dari satu kali.
“Bahkan ada perusahaan yang mendapatkan tender beberapa kali,” kata dia.
Di samping itu, kata Agus, sejumlah pihak sebelumnya juga menyoroti anggaran pembuatan konten Masjid Al-Jabbar yang disebut-sebut menghabiskan anggaran sekitar Rp20 miliar. Nilai anggaran itu, kata dia, dinilai sangat tidak rasional dan patut dipertanyakan.
“Ada juga biaya launching Masjid Al-Jabbar ini informasinya menghabiskan anggaran sekitar Rp 5 miliar. Informasi ini tentu harus ditindaklanjuti,” tambah Agus.
Sebelumnya, netizen sempat mempermasalahkan soal dana pembangunan Masjid Al Jabbar sebesar Rp1 triliun dari APBD Provinsi Jawa Barat. Nilai tersebut dinilai terlalu fantastis untuk membangun sebuah masjid.
Padahal, di berbagai pelosok Jawa Barat masih banyak perkampungan yang belum memiliki masjid yang layak. Belum lagi berbagai persoalan infrastruktur yang masih perlu dibenahi.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil melalui akun media sosial instagramnya membantah tudingan soal dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Al-Jabbar tersebut. Ia membantah adanya potensi kelebihan bayar sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu kontraktor.
“Tidak benar informasi ini. Apalagi disebutkan kelebihan bayar sebesar Rp300 miliar,” bantah Ridwan Kamil.
Menurutnya, semua proyek di Jawa Barat termasuk proyek pembangunan Masjid Al-Jabbar sudah diperiksa dengan prudent oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Setiap informasi temuan biasanya diselesaikan 1-3 bulan,” katanya dikutip Viva. (KD2)