KABARDEWAN.COM — Istilah oligarki sering muncul dalam pemberitaan media massa. Salah satunya terkait isu perpanjangan masa jabatan kepala desa.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa, dari enam tahun menjadi sembilan tahun, akan menyuburkan oligarki di desa dan karenanya patut ditolak DPR dan pemerintah.
Selain potensi oligarki, menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, isu ini juga bernuansa politis dengan tukar guling dukungan menuju Pemilu 2024.
“Sebaliknya, akomodasi atas usulan tersebut akan menyuburkan oligarki di desa dan politisasi desa,” katanya lewat keterangan tertulis, Jumat (27/1/2023).
Apa yang dimaksud oligarki?
Secara bahasa, oligarki (oligarchy) artinya “pemerintahan oleh kelompok kecil”. Melansir laman Thoughtco, “oligarki” berasal dari kata Yunani “oligarkhes” yang berarti “sedikit yang memerintah” atau pemerintahan yang dikendalikan segelintir orang.
Oligarki berasal dari bahasa Yunani oligarkhía yang berarti “aturan oleh sedikit”; dari olígos yang artinya “sedikit”, dan arkho yang berarti “mengatur atau memerintah”.
Dengan demikian, oligarki adalah bentuk struktur kekuasaan yang berada di tangan segelintir orang –beberapa individu elit, keluarga, atau perusahaan.
Sejumlah kecil orang dalam sistem olihargi ini dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, atau kekuatan militer.
Dalam proses politik seperti pengambilan keputusan, oligarki biasanya bekerja secara efisien. Kekuasaan ditempatkan di tangan beberapa orang yang keahliannya memungkinkan mereka membuat dan menerapkan keputusan dengan cepat.
Dengan cara tersebut, oligarki lebih efisien dari pada sistem pemerintahan di mana banyak orang harus membuat semua keputusan dalam semua kasus.
Namun demikian, mengutip laman Komnas HAM, bahaya oligarki antara lain menghilangkan hak partisipasi warga negara. Masuknya oligarki dalam hasil proses politik juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
Contoh Oligarki
Mengutip Kompas, dalam sistem pemerintahan, beberapa negara yang memakai bentuk pemerintahan oligarki, contohnya Rusia, China, dan Iran.
Di Rusia, pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin saat ini digolongkan sebagai bagian dari oligarki penguasa berbasis kekayaan, meski Putin sempat membantahnya.
Praktik oligarki China berbasis agama mendapatkan kembali kendali pemerintahan setelah kematian Mao Zedong pada 1976. Mengaku sebagai keturunan dari “Delapan Dewa” Taoisme, anggota pemain oligarki yang dikenal sebagai “geng Shanghai” berkuasa.
Mereka mengendalikan sebagian besar perusahaan milik negara, kesepakatan bisnis, dan mengizinkan kawin campur untuk mempertahankan hubungan mereka dengan Dewa.
Di Iran, meskipun memiliki presiden yang dipilih secara populer, Iran dikendalikan oleh oligarki berbasis agama dan kerabat dan teman-teman mereka.
Konstitusi Iran menyatakan bahwa “Satu Tuhan (Allah)” memegang “kedaulatan eksklusif” seluruh negeri. Oligarki Islam mengambil alih kekuasaan setelah kematian Ayatollah Ruhollah Khomeini pada 1989. Penggantinya, Ayatollah Ali Khamenei, telah menempatkan keluarga dan sekutunya ke dalam jabatan tinggi pemerintahan dan mengendalikan presiden terpilih.
Demikian pengertian oligarki dan contohnya dalam sistem pemerintahan. Di kalangan partai politik juga ada oligarki, ketika sebuah parpol dikendalikan atau didominasi segelintir orang, termasuk sebuah “dinasti” keluarga. (KD2)