KABARDEWAN.COM - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung yang menetapkan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung tahun 2025 pada sidang paripurna, diterima oleh seluruh anggota dewan. 

Kendati demikian, Komisi I DPRD Kota Bandung mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti secara optimal rekomendasi LKPJ Tahun 2025 itu. 

"Fokus Komisi I ini sejatinya diarahkan guna mendorong agar rekomendasi DPRD tidak hanya menjadi catatan di atas kertas, tetapi dieksekusi menjadi program prioritas dan langkah perbaikan," kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, di rapat evaluasi LKPJ, di ruang Bamus DPRD Kota Bandung, Rabu, 3 Juni 2026.

Menurut Susanto dalan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung itu, fokus perhatian ditekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Fokus evaluasi ini, saya sih berharap ada tindak lanjut administratif dan Konkret. Bahkan kita (Komisi l) mendorong agar rekomendasi DPRD tidak hanya menjadi catatan di atas kertas, tetapi dieksekusi menjadi program prioritas dan langkah perbaikan," ujar politisi PKS ini.

Susanto Triyogo Adiputro Sekretaris Komisi l DPRD Kota Bandung 

Langkah selanjutnya kata Susanto, khusus reformasi birokrasi ditujukan sejauh mana penataan kepegawaian telah berjalan efektif untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. 

Sehingga, terhadap sinkronisasi anggaran tidak lepas dari evaluasi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). 

"Komisi l juga tak ketinggalan mendorong sinkronisasi hasil evaluasi LKPJ dijadikan landasan dan bahan penyusunan prioritas untuk RKPD pada tahun anggaran berikutnya," kata Susanto.

Dikatakan Susanto yang juga Sekretaris DPD PKS Kota Bandung ini, DPRD memastikan agar berbagai catatan yang telah disampaikan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan capaian pelayanan publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 

"Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan," katanya. 

RDP Komisi l ini jelas Susanto juga mencakup penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) serta kebutuhan formasi hingga tahun 2027. 

Penataan SDM dinilai penting untuk memastikan ketersediaan aparatur yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Komisi I menyoal pentingnya penguatan sistem pengawasan internal dan langkah mitigasi terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Upaya ini diperlukan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari potensi penyimpangan," ujarnya. 

Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027, RDP turut membahas berbagai prioritas tata kelola pemerintahan yang perlu mendapat perhatian, termasuk penguatan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, peningkatan kompetensi ASN, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

"Kita mendorong untuk penyusunan matriks tindak lanjut rekomendasi LKPJ Tahun 2025 dan perumusan usulan program reformasi birokrasi serta peningkatan pelayanan publik yang akan menjadi bagian dari prioritas RKPD Kota Bandung Tahun 2027,"pungkasnya.*