BANDUNG, KABARDEWAN.COM-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Tedy Rusmawan menyampaikan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Bandung dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Hotel Harris Festival Citylink, Rabu 15 Maret 2023.

Selain Tedy, tampak hadir Anggota DPRD Kota Bandung lainnya yakni Erick  Darmadjaya (PSI), Agus Andi Setyawan (PKS) Agus Gunawan (Demokrat), dan Uung Tanuwidjaja (Nasdem).

Dari jajaran eksekutif hadir Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Sekda Kota Bandung Ema Sumarna, Forkopimda, serta ratusan hadirin dari berbagai unsur perwakilan masyarakat.

Tedy mengatakan, musrenbang memiliki peran dan poin strategis dalam penyampaian dokumen hasil penelaahan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Pokir DPRD ini merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, dengar pendapat dengan mitra kerja OPD, dan kunjungan kerja serta telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan Musrenbang di tingkat Pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen KUA dan PPAS.

Kedua dokumen inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan dokumen RKA-SKPD sebagai komponen penyusunan RAPBD pada tahun berjalan. Mekanisme penyusunan dokumen tersebut harus runtut, berkesinambungan dan berjenjang, yang berpedoman pada sejumlah peraturan, salah satunya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Tedy memaparkan Pokir DPRD. Pertama, mengingat tahun 2024 adalah masa transisi dan dipayungi melalui Rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-2026, maka program dan kegiatan yang akan disusun agar memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Maka, DPRD Kota Bandung meminta target-target RPJP yang belum tercapai sampai saat ini harus menjadi prioritas pada RKPD tahun 2024.

“Kami minta untuk disisir satu per satu, termasuk yang dinilai sulit seperti target 20 persen Ruang Terbuka Hijau,” tuturnya.

DPRD menilai program dan kegiatan tahun 2018-2023 yang memberikan kontibusi positif pada pembangunan harus terus dipertahankan, contohnya janji kampanye kepala daerah.

Ekonomi

Tema RKPD tahun 2024 adalah “Memantapkan Pemulihan Ekonomi Dan Kualitas Infrastruktur Kota Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” Oleh karena itu, DPRD meminta agar tema besar itu dipedomani oleh semua pihak atau pemangku kepentingan.

“Sebagai tindak lanjut dari tema di atas, maka OPD-OPD yang terkait pemulihan ekonomi, infrastuktur dan kesejahteraan masyarakat agar pagu anggarannya ditingkatkan, karena kami cermati ada 3 poin penting yakni pemulihan ekonomi, infrastruktur, dan terkait kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Terkait dengan pemulihan ekonomi, Tedy melanjutkan, Pemkot Bandung agar terus meningkatkan kepedulian kepada KUKM (Koperasi Usaha Kecil Menengah & Mikro) melalui program kegiatan yang berorientasi pada fasilitasi penguatan permodalan dan pengembangan usaha, termasuk di dalamnya program pendampingan.

Dalam upaya mengurangi angka pengangguran, DPRD meminta agar diperbanyak pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada dunia usaha dan pengembangan wirausaha serta memperbanyak bursa kerja, termasuk untuk para penyandang disabilitas.

Pendidikan-Sosial-Infrastruktur

DPRD juga menyoroti infrastruktur pendidikan (sarana prasarana sekolah) dan kesehatan (puskesmas) sebagai pelayanan dasar yang belum memenuhi standar kelayakan agar menjadi prioritas.

“Kelurahan yang padat penduduk namun belum memiliki fasilitas sarana pendidikan dan kesehatan agar menjadi prioritas dilakukan pembangunan, baik sekolah maupun puskesmas,” katanya

Persoalan menahun seperti titik-titik banjir yang belum terselesaikan agar terus dicari akar permasalahannya dan menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Bilamana titik-titik banjir di kawasan Jalan Soekarno-Hatta atau di wilayah perbatasan kota yang merupakan lintas kewenangan baik provinsi atau pusat, agar dilakukan koordinasi secara intensif melalui Badan Pengelolaan Cekungan Bandung.

“Koordinasi lintas wilayah ini penting. Pergub-nya sudah jadi pada 2020, namun kita belum merasakan implementasi dari BP Cek Band yang menjadi pusat koordinasi wilayah Bandung Raya terkait tata ruang, transporasi, hingga pengananan banjir,” ucapnya.

Tedy mengungkapkan, permasalahan kemacetan yang semakin terasakan hari ini harus terus diupayakan langkah-langkah penangannya melalui program rekayasa lalu lintas, penambahan ruas jalan, dan optimalisasi tranportasi publik melalui kerja sama antardaerah di kawasan Bandung Raya, termasuk dengan Badan Pengelolaan Cekungan Bandung.

“Rata-rata permasalahan lintas kewenangan dan lintas sektoral ini PR kita untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi,” katanya.

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosisal (PPKS) harus dilakukan melalui program terpadu yang menjadi tanggung jawab bersama dengan melibatkan lintas OPD (Dinsos, Disbudpar, Kesbangpol dan Satpol PP).

“Contohnya penanganan seperti KPJ (Komunitas Penyanyi Jalanan) yang perlu diberi arahan dengan tetap terberdayakan, tetapi sesuai aturan yang kita miliki dalam perda,” katanya.

DPRD juga menaruh perhatian pada angka kemiskinan yang cenderung meningkat sebagai dampak pandemi Covid-19. Persoalan ini harus ditangani secara serius melalui program-program yang tepat sasaran dengan meningkatkan alokasi anggaran di OPD terkait seperti Dinsos dan Disnaker.

“Berdasarkan komitmen pada berita acara rembuk stunting dalam rangka pencegahan stunting di Kota Bandung tahun 2022, mengalokasikan anggaran minimal 5 persen pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan, mengalokasikan anggaran kewilayahan minimal 10 persen untuk kegiatan percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

Pemerintah Kota Bandung pun harus lebih peduli terhadap kaum penyandang disabilitas melalui program dan kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan dan terfasilitasinya sarana prasana publik yang inklusif.

“Kami apresiasi tema infrastruktur inklusif ini. Mudah-mudahan hasilnya bisa dirasakan teman-teman disabilitas,” ujarnya.

Kewilayahan

DPRD mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi kecamatan dan kelurahan yang merupakan unsur kewilayahan dan sebagai ujung tombak pelaksanaan program kegiatan, termasuk para RW dan RT agar mendapatkan peningkatan apresiasi dari Pemerintah Kota Bandung.

Program kegiatan di tahun 2024 yang melibatkan pemuda dan perempuan juga agar difasilitasi secara optimal oleh OPD terkait seperti Dispora, DP3A, dan DPPKB.

Dukungan anggaran untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan melibatkan berbagai pihak juga patut dipersiapkan, termasuk Forkopimda, penyelenggara pemilu dan unsur masyarakat lainnya.

Dewan juga meminta Pemkot Bandung untuk memberikan dukungan dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Bandung, untuk menciptakan Bandung yang aman dan kondusif.

“Karena soal keamanan dan ketertiban ini menjadi isu sentral di Kota Bandung dalam beberapa waktu terakhir,” tuturnya.

Terakhir, aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dan reses anggota DPRD untuk ditindaklanjuti dalam proses Perencanaan dan Penganggaran 2024.

Tedy menyatakan, aspirasi masyarakat dan Pandangan Permasalahan ini menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bandung guna mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

“Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini kami sampaikan dengan harapan akan lebih meningkatkan kualitas dan arah yang jelas bagi perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Bandung. Mudah-mudahan Pokok-Pokok Pikiran ini menjadi perhatian pemerintah kota dan masyarakat guna mendukung kesejahteraan masyarakat Bandung,” tutur Tedy.*