KABARDEWAN.COM - Anggota Komisi lV DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Bandung Cristian Julianto Budiman mengatakan, merujuk pada giat komisi yang terjun langsung menyambangi mitra kerja, diperoleh pemahaman yang cukup strategis dari kinerja para organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Terhadap evaluasi program kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Komisi IV DPRD Kota Bandung yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat terus memperkuat komitmennya dalam memastikan pelayanan publik di Kota Bandung berjalan seperti yang digariskan dan tepat sasaran.

Berdasarkan ruang lingkup tugas Komisi IV meliputi : Dinas Kesehatan (Dinkes) dan fasilitas kesehatan seperti RSUD, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kami dalam menjalankan fungsi legislatif secara tegas menekankan percepatan realisasi anggaran dan menuntut perbaikan tata kelola birokrasi secara transparan dan akuntabel.

Sementara terhadap Rencana Kerja (Renja) kedepannya pada intinya menekankan agar alokasi anggaran benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. 

"Berdasarkan pertimbangan yang realistis, kami (Komisi IV), ya sepertinya begini juga, bukan menolak usulan penambahan anggaran, tetapi manakala itu tadi tidak realistis, pastinya kami menuntut agar tata kelola program dirancang secara tepat sasaran," ujar politisi PSI ini, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu 17 Juni 2026.

Cristian Julianto Budiman menampung aspirasi lewat reses 

Diuraikan Cris, secara garis besar arahan strategis Komisi IV terhadap mitra kerjanya itu adalah penekanan anggaran dan efisiensi. Disamping itu lanjut anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung ini, Komisi IV belum dapat secara penuh mengabulkan pengajuan usulan tambahan anggaran dari OPD mitra kerja jika dinilai belum urgen, kurang efisien, atau tidak disertai dengan target kinerja yang terukur. 

"Poin pentingnya kami menginstruksikan agar anggaran yang dikucurkan atau dialokasikan pada APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

Cris mencontohkan, alokasi anggaran pada OPD yang bukan unit penghasil daripada dihabiskan untuk pos-pos administratif, lebih baik diarahkan guna mendorong percepatan dan perluasan program sosial demi meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Sementara itu, dalam program kerja yang dianggap prioritas selain evaluasi anggaran tahunan, Komisi IV juga secara aktif menampung masukan dari steak holder dan akademisi dalam pembahasan rencana kerjanya, ungkap Cris.

Menyoal penghematan anggaran yang dilakukan pada pemerintahan Wali Kota Muhammad Farhan, Sekretaris DPD PSI Kota Bandung ini berharap tidak mengurangi alokasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kami prinsipnya menyetujui efisiensi anggaran, namun dengan catatan agar efisiensi tidak mengurangi alokasi daripada program-program untuk meningkatkan sejahteraan lain,” ucap Cris.

Giat Komisi lV DPRD Kota Bandung bersama Dinas Pendidikan Kota Bandung 

Cris menegaskan, langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program kesejahteraan rakyat terutama di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan dapat berjalan efektif dan berdampak langsung.

"Program yang dijalankan pemerintah daerah tidak boleh hanya bersifat formalitas. Komisi IV ingin memastikan seluruh program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,"ujarnya.

Salah satu perhatian utama Komisi IV adalah pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Namun, jumlah sekolah negeri di Kota Bandung belum sebanding dengan pertumbuhan calon peserta didik setiap tahunnya.

Kondisi tersebut menyebabkan persoalan klasik dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB), seperti daya tampung terbatas, kendala teknis sistem, hingga dugaan praktik pelanggaran dalam proses penerimaan siswa. Komisi IV terus memberikan perhatian serius terhadap isu ini dan telah merekomendasikan penambahan unit sekolah baru.

Cris mengatakan, langkah tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025 - 2029, yang memproyeksikan pembangunan sekolah baru untuk memperluas akses pendidikan. Komisi IV juga memastikan agar alokasi anggaran pembangunan sekolah tersebut tersedia, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Di bidang kesehatan, Cris menyebutkan Komisi IV memandang sektor ini sebagai kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui rapat kerja pengawasan dengan Dinas Kesehatan, RSUD Kota Bandung, Komisi IV menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan yang berdampak pada kualitas pelayanan.

"Komisi IV meminta agar Pemkot Bandung melalui Dinas Kesehatan segera melengkapi fasilitas medis di RSUD dan Puskesmas agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat diberikan dengan maksimal,"ungkapnya.

Tidak hanya pada fasilitas, Komisi IV juga menekankan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat miskin dan rentan. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem antrean pasien, manajemen waktu dokter, serta efisiensi ruang pelayanan menjadi hal yang wajib dilakukan.

"Pelayanan kepada pasien harus menjadi prioritas utama dibanding urusan administratif," ujar Cris. 

Selain itu, pihaknya juga menyoroti pentingnya penanganan stunting, pencegahan penyakit menular, serta peningkatan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas. Komisi IV meminta agar pelayanan kesehatan lebih mudah diakses masyarakat.

Giat Komisi lV dalam dengar pendapat bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 

Dalam bidang ketenagakerjaan, Komisi IV menyoroti angka pengangguran di Kota Bandung. Meski sudah ada langkah dan terobosan dalam menanggulangi masalah tenaga kerja dan perbaikan tetapi masih perlu langkah nyata untuk menekan angka tersebut.

Melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Komisi IV mendorong pelaksanaan program pelatihan tenaga kerja atau pelatihan berbasis kompetensi dan wirausaha baru melalui pemanfaatan aplikasi sebagai platform digital penghubung antara pencari kerja dan perusahaan.

Komisi IV juga meminta agar pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri serta melibatkan data valid perusahaan di Kota Bandung.

"Pelatihan tidak boleh sekadar formalitas. Harus ada kesinambungan agar peserta pelatihan benar-benar bisa bekerja atau berwirausaha," ujarnya. 

Cris juga menjelaskan, meskipun angka kemiskinan di Kota Bandung relatif rendah, Komisi IV tetap menempatkan isu ini sebagai prioritas. Melalui pengawasan terhadap Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Komisi IV DPRD Kota Bandung menemukan masih adanya persoalan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak valid dan penyalahgunaan bantuan.

Komisi IV meminta Dinsos segera mempercepat verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

"Ketepatan sasaran penerima bansos harus dijamin agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak," pungkasnya.*